SEMPADAN & AGRARIA
Menjelajahi dasar hukum dan kebijakan terkait tanah sempadan dalam sistem pertanahan Indonesia, guna mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan ruang darat.
Portal ilmiah yang berfokus pada kajian hukum pertanahan dan hukum lingkungan pesisir.
Coastal Agraria menghimpun kajian, regulasi, dan data spasial untuk memperkuat literasi hukum agraria dan pesisir di Indonesia.
Menjelajahi dasar hukum dan kebijakan terkait tanah sempadan dalam sistem pertanahan Indonesia, guna mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan ruang darat.
Membahas regulasi dan perjanjian internasional tentang konservasi wilayah pesisir serta pengelolaan lahan lintas batas negara di era digital.
Pusat informasi hukum agraria dan pesisir yang memuat peraturan, penelitian, dan analisis akademik untuk memperkuat literasi hukum berkelanjutan.
Klik setiap zona untuk melihat fungsinya dan rezim hukum yang mengaturnya. Ilustrasi skematis, tidak berskala.
Dasar hukum utama, ketentuan jarak, fungsi, larangan, serta tautan unduhan resmi untuk setiap jenis sempadan.
Pilih jenis badan air dan masukkan jarak bangunan dari tepi air (atau dari titik pasang tertinggi untuk pantai). Hasilnya merupakan gambaran awal berdasarkan ketentuan umum di atas.
β
Dasar Regulasi Sempadan, Dasar Regulasi tentang Agraria, Dasar Regulasi Wilayah Pesisir, dan Daftar Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan β kini bisa dicari dan disaring.
Lini masa dari konstitusi hingga peraturan daerah terbaru dalam pustaka Coastal Agraria. Geser ke samping untuk menelusuri.
Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ketika jarak sempadan dalam Perda berbeda dengan ketentuan nasional, hierarki inilah alat bantu pertamanya.
Contoh rantai: UUD 1945 Ps. 33 (3) β UU 27/2007 jo. UU 1/2014 β PP 64/2010 β Perpres 51/2016 β Permen KKP 34/2014 β Perda Kab. Sumenep 3/2025.
Dua portal geospasial resmi untuk menelusuri garis pantai, laut, dan bidang tanah.
Melambangkan wilayah pesisir dan sempadan, tempat pertemuan antara daratan dan lautan β simbol keseimbangan antara alam dan manusia.
Melambangkan tanah dan hukum pertanahan, inti dari pengaturan hak dan pemanfaatan ruang dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
Ruang hukum yang menyatukan daratan dan pesisir, antara kewenangan negara dan hak masyarakat, antara kearifan lokal dan hukum global, serta antara kelestarian lingkungan dan kepastian hukum.
Filosofi ini mengandung tiga nilai inti:
Hukum pertanahan harus memberikan kejelasan batas dan perlindungan bagi semua pihak.
Pengelolaan wilayah pesisir dan sempadan harus menjaga keseimbangan ekosistem.
Hukum nasional dan hukum internasional perlu saling memperkuat untuk menghadapi tantangan lintas batas di era digital.
Sempadan adalah ruang di kiriβkanan sungai, di sekeliling danau, atau di sepanjang pantai yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. Fungsinya menjaga alur air dan ekosistem, mengendalikan banjir dan abrasi, serta menjamin akses publik.
Dari titik pasang tertinggi ke arah darat, minimal 100 meter. Di kawasan rawan abrasi atau tsunami, jarak tersebut dapat diperluas (lihat Perpres 51/2016 dan UU 27/2007 jo. UU 1/2014).
Permen PUPR 28/PRT/M/2015 membedakan sungai di dalam dan di luar kawasan perkotaan. Di perkotaan jaraknya berkisar 10β30 m tergantung kondisi tanggul dan kedalaman sungai, sedangkan di luar kota minimal 100 m.
Gunakan BHUMI ATR/BPN untuk mencari bidang tanah melalui alamat, koordinat, atau NIB, lalu bandingkan dengan Perda garis sempadan daerah Anda. Untuk kepastian, konsultasikan ke Kantor Pertanahan dan dinas tata ruang setempat.
Ya. Ketentuan nasional menjadi batas acuan, sedangkan penetapan garis sempadan di lapangan umumnya dituangkan dalam Perda atau Peraturan Kepala Daerah β seperti contoh Kab. Seruyan, Kubu Raya, Sumenep, Prov. DIY, dan Lamandau di pustaka regulasi.
Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Perpres 122/2012 dan memerlukan izin serta kajian lingkungan (AMDAL). Reklamasi tanpa izin di sempadan pantai dilarang.
Kembangkan riset Anda bersama ekosistem Coastal Agraria dan publikasikan melalui jurnal Dynamics of Agrarian Balance (D.A.B).