Coastal Agraria β€” Hukum Pertanahan & Lingkungan Pesisir
🌊 Portal ilmiah hukum pertanahan & lingkungan pesisir Indonesia Rujukan regulasi · Peta data · Simulasi sempadan
Coastal Agraria

Di mana daratan bertemu laut, hukum menarik garisnya.

Portal ilmiah yang berfokus pada kajian hukum pertanahan dan hukum lingkungan pesisir.

β—Ž UUD 1945 Ps. 33 (3)β—Ž UU 5/1960 β€” UUPAβ—Ž UU 27/2007 jo. UU 1/2014
Ketentuan jarak sempadan Β· ringkasan
Sempadan pantai (dari pasang tertinggi)β‰₯ 100 m
Sungai di luar kawasan perkotaanβ‰₯ 100 m
Danau alamiβ‰₯ 50 m
Danau buatan / reservoirβ‰₯ 30 m
Sungai di kawasan perkotaan10–30 m
Our Services Β· Fokus Kajian

Tiga arus kajian, satu garis pantai.

Coastal Agraria menghimpun kajian, regulasi, dan data spasial untuk memperkuat literasi hukum agraria dan pesisir di Indonesia.

01

SEMPADAN & AGRARIA

Menjelajahi dasar hukum dan kebijakan terkait tanah sempadan dalam sistem pertanahan Indonesia, guna mewujudkan kepastian hukum dan keseimbangan ruang darat.

02

PESISIR & HUKUM GLOBAL

Membahas regulasi dan perjanjian internasional tentang konservasi wilayah pesisir serta pengelolaan lahan lintas batas negara di era digital.

03

REGULASI & PENGETAHUAN

Pusat informasi hukum agraria dan pesisir yang memuat peraturan, penelitian, dan analisis akademik untuk memperkuat literasi hukum berkelanjutan.

Baru Β· Penampang Interaktif

Membaca ruang dari darat ke laut.

Klik setiap zona untuk melihat fungsinya dan rezim hukum yang mengaturnya. Ilustrasi skematis, tidak berskala.

Daratan / Kawasan Budidaya Sempadan Pantai β‰₯ 100 m Perairan Pesisir GARIS SEMPADAN PASANG TERTINGGI β‰₯ 100 m ke arah darat
Matriks Ketentuan Sempadan

Tiga jenis sempadan, dalam satu pandangan.

Dasar hukum utama, ketentuan jarak, fungsi, larangan, serta tautan unduhan resmi untuk setiap jenis sempadan.

β‰₯100m

Sempadan Sungai

Dasar Hukum Utama
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3); UU 5/1960 (UUPA); UU 26/2007 (Penataan Ruang); UU 17/2019 (SDA); PP 38/2011 (Sungai); Permen PUPR 28/PRT/M/2015.
Ketentuan Jarak
Luar kota: β‰₯ 100 m dari tepi kiri–kanan sungai. Perkotaan: 10–30 m tergantung kondisi & klasifikasi.
Fungsi Utama
Lindungi alur & DAS, kendali banjir, cegah erosi/longsor, ruang hijau & jalur inspeksi.
Larangan / Pembatasan
Dilarang bangunan permanen; menimbun/mengubah aliran/vegetasi; pemanfaatan terbatas untuk konservasi & fasilitas umum.
β‰₯50m

Sempadan Danau

Dasar Hukum Utama
UU 26/2007 (Penataan Ruang); PP 38/2011 (Sungai); Permen PUPR 28/PRT/M/2015.
Ketentuan Jarak
Danau alami: β‰₯ 50 m dari tepi air. Danau buatan/reservoir: β‰₯ 30 m.
Fungsi Utama
Lindungi kualitas air & keseimbangan hidrologis; zona penyangga ekosistem perairan tawar.
Larangan / Pembatasan
Dilarang bangunan permanen/penimbunan; larangan aktivitas yang mencemari; kegiatan konservasi & rekreasi terbatas diperbolehkan.
β‰₯100m

Sempadan Pantai / Laut

Dasar Hukum Utama
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3); UU 5/1960 (UUPA); UU 26/2007; UU 27/2007 jo. UU 1/2014 (Pesisir & PPK); PP 64/2010 (Mitigasi Pesisir); Permen ATR/BPN 16/2021.
Ketentuan Jarak
β‰₯ 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat (dapat diperluas di area rawan abrasi/tsunami).
Fungsi Utama
Cegah abrasi & intrusi; lindungi mangrove, lamun, terumbu; jamin akses publik.
Larangan / Pembatasan
Dilarang bangunan permanen & reklamasi tanpa izin/AMDAL; dilarang menutup akses publik; dilarang merusak vegetasi pantai.
Baru Β· Simulasi Sempadan

Apakah bangunan ini berada di dalam sempadan?

Pilih jenis badan air dan masukkan jarak bangunan dari tepi air (atau dari titik pasang tertinggi untuk pantai). Hasilnya merupakan gambaran awal berdasarkan ketentuan umum di atas.

meter
βœ“

β€”

β€”

AIR
🏠
0 m125 m250 m
Simulasi ini bersifat edukatif. Garis sempadan definitif ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah (Perda/Perkada) berdasarkan kondisi setempat β€” selalu verifikasi ke dokumen resmi dan instansi terkait.
Pustaka Regulasi

Semua dasar hukum, satu mesin pencari.

Dasar Regulasi Sempadan, Dasar Regulasi tentang Agraria, Dasar Regulasi Wilayah Pesisir, dan Daftar Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan β€” kini bisa dicari dan disaring.

Baru Β· Jejak Regulasi

Delapan dekade mengatur tanah dan pesisir.

Lini masa dari konstitusi hingga peraturan daerah terbaru dalam pustaka Coastal Agraria. Geser ke samping untuk menelusuri.

Baru Β· Hierarki Peraturan

Membaca regulasi dari puncak ke dasar.

Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ketika jarak sempadan dalam Perda berbeda dengan ketentuan nasional, hierarki inilah alat bantu pertamanya.

Contoh rantai: UUD 1945 Ps. 33 (3) β†’ UU 27/2007 jo. UU 1/2014 β†’ PP 64/2010 β†’ Perpres 51/2016 β†’ Permen KKP 34/2014 β†’ Perda Kab. Sumenep 3/2025.

UUD 1945Konstitusi
Undang-UndangUUPA, UU Penataan Ruang, UU Pesisir, UU SDA
Peraturan PemerintahPP 24/1997, PP 16/2004, PP 38/2011, PP 64/2010
Peraturan PresidenPerpres 122/2012, 73/2015, 51/2016
Peraturan MenteriPermen PUPR, ATR/BPN, KKP
Peraturan Daerah / PerkadaPerda, Perbup, Pergub garis sempadan
Peta Data

Lihat garisnya langsung di peta.

Dua portal geospasial resmi untuk menelusuri garis pantai, laut, dan bidang tanah.

Peta Garis Pantai dan Laut

🌍 Peta Data Garis Laut β€” Ina-Geoportal (Tanah Air)

  • Peta Spasial Nasional β€” Menyajikan lapisan-lapisan peta geospasial yang berkaitan dengan tanah, penggunaan lahan, dan data pertanahan (misalnya peta batas administrasi, peta penggunaan lahan, dll).
  • Akses Data Geospasial Tanah β€” Pengguna dapat menjelajah data spasial yang berkaitan dengan agraria, seperti sertifikasi, hak atas tanah, kawasan hutan, dan zona tata ruang.
  • Transparansi Informasi Publik β€” Memberikan akses publik terhadap data geografis pertanahan untuk penelitian, perencanaan, pemantauan konflik lahan, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
  • Integrasi Data & Layanan GIS β€” Terhubung dengan sistem GIS (Geographic Information System) yang memungkinkan pengguna menyalakan atau mematikan layer peta sesuai kebutuhan analisis.
  • Alat Bantu Perencanaan & Pemantauan β€” Mendukung instansi pemerintah, masyarakat, peneliti, dan pemangku kepentingan agraria untuk memantau kondisi spasial tanah dan kebijakan pertanahan di seluruh Indonesia.
Buka Ina-Geoportal β†—
NIB β€’β€’β€’β€’ Peta Interaktif BHUMI ATR/BPN

Peta Data Pertanahan BHUMI ATR/BPN

  • BHUMI merupakan singkatan dari Basis Data Hukum dan Informasi Pertanahan dan Ruang.
  • Situs ini menyajikan informasi spasial/geospasial seperti batas administrasi, bidang tanah, dan data hak.
  • Pengguna dapat mencari lokasi berdasarkan alamat, koordinat, atau NIB (Nomor Induk Bidang).
  • Menyediakan fitur Data Layer yang menampilkan rincian bidang tanah secara interaktif di peta.
Buka BHUMI ATR/BPN β†—
Filosofi

Filosofi β€œCoastal Agraria”

Coastal

Melambangkan wilayah pesisir dan sempadan, tempat pertemuan antara daratan dan lautan β€” simbol keseimbangan antara alam dan manusia.

+

Agraria

Melambangkan tanah dan hukum pertanahan, inti dari pengaturan hak dan pemanfaatan ruang dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

=

Coastal Agraria

Ruang hukum yang menyatukan daratan dan pesisir, antara kewenangan negara dan hak masyarakat, antara kearifan lokal dan hukum global, serta antara kelestarian lingkungan dan kepastian hukum.

Filosofi ini mengandung tiga nilai inti:

Legal Certainty

Kepastian Hukum

Hukum pertanahan harus memberikan kejelasan batas dan perlindungan bagi semua pihak.

Ecological Justice

Keadilan Ekologis

Pengelolaan wilayah pesisir dan sempadan harus menjaga keseimbangan ekosistem.

International Integration

Integrasi Global

Hukum nasional dan hukum internasional perlu saling memperkuat untuk menghadapi tantangan lintas batas di era digital.

Baru Β· Tanya Jawab & Glosarium

Pertanyaan yang sering muncul di lapangan.

Apa yang dimaksud dengan sempadan?

Sempadan adalah ruang di kiri–kanan sungai, di sekeliling danau, atau di sepanjang pantai yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. Fungsinya menjaga alur air dan ekosistem, mengendalikan banjir dan abrasi, serta menjamin akses publik.

Dari titik mana jarak sempadan pantai diukur?

Dari titik pasang tertinggi ke arah darat, minimal 100 meter. Di kawasan rawan abrasi atau tsunami, jarak tersebut dapat diperluas (lihat Perpres 51/2016 dan UU 27/2007 jo. UU 1/2014).

Kenapa sempadan sungai di kota bisa lebih sempit?

Permen PUPR 28/PRT/M/2015 membedakan sungai di dalam dan di luar kawasan perkotaan. Di perkotaan jaraknya berkisar 10–30 m tergantung kondisi tanggul dan kedalaman sungai, sedangkan di luar kota minimal 100 m.

Bagaimana mengecek apakah bidang tanah saya berada di dekat garis sempadan?

Gunakan BHUMI ATR/BPN untuk mencari bidang tanah melalui alamat, koordinat, atau NIB, lalu bandingkan dengan Perda garis sempadan daerah Anda. Untuk kepastian, konsultasikan ke Kantor Pertanahan dan dinas tata ruang setempat.

Apakah setiap daerah punya aturan garis sempadan sendiri?

Ya. Ketentuan nasional menjadi batas acuan, sedangkan penetapan garis sempadan di lapangan umumnya dituangkan dalam Perda atau Peraturan Kepala Daerah β€” seperti contoh Kab. Seruyan, Kubu Raya, Sumenep, Prov. DIY, dan Lamandau di pustaka regulasi.

Apakah reklamasi pantai diperbolehkan?

Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Perpres 122/2012 dan memerlukan izin serta kajian lingkungan (AMDAL). Reklamasi tanpa izin di sempadan pantai dilarang.

Riset & Publikasi

Punya kajian tentang tanah dan pesisir?

Kembangkan riset Anda bersama ekosistem Coastal Agraria dan publikasikan melalui jurnal Dynamics of Agrarian Balance (D.A.B).